Kupas Tuntas: Bobroknya Pemerintahan Indonesia dan Politik Amnesti untuk Koruptor
Oleh: Tim Investigasi Rakyat | Tanggal Publikasi: 4 Agustus 2025
Pemerintahan Indonesia saat ini semakin menunjukkan tanda-tanda kebobrokan sistemik. Dari korupsi yang merajalela, penegakan hukum yang diskriminatif, hingga wacana amnesti bagi koruptor, semuanya menunjukkan betapa negara ini sedang dikendalikan oleh para penjahat berdasi.
Korupsi: Epidemi yang Tak Kunjung Sembuh
Indonesia terus menduduki peringkat tinggi dalam indeks persepsi korupsi global. Menurut Transparency International, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara pada tahun 2024, dengan skor hanya 34 dari 100.
Fakta Korupsi di Indonesia:
- Kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp100 triliun per tahun (Data KPK 2024)
- Hanya 30% kasus korupsi yang berujung pada pemulihan aset
- 60% koruptor yang dihukum mendapatkan remisi khusus
- 5 dari 10 kasus korupsi besar melibatkan pejabat tinggi negara
Politik Amnesti: Hadiah untuk Koruptor
Yang lebih memprihatinkan adalah wacana pemberian amnesti bagi koruptor yang sedang digulirkan oleh pemerintah dan DPR. Alasan "rekonsiliasi nasional" dan "kepentingan ekonomi" digunakan sebagai tameng untuk melegalkan tindakan tidak bermoral ini.
Mengapa Sistem Ini Bobrok?
1. Penegakan Hukum yang Diskriminatif
Hukum di Indonesia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Koruptor kelas kakap sering kali bebas berkeliaran atau mendapat hukuman ringan, sementara pencuri kecil dihukum berat.
2. KKN yang Sistemik
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sudah menjadi budaya di birokrasi Indonesia. Dari proyek kecil hingga tender besar, semuanya harus melalui "perantara" yang mengambil untung.
3. Rendahnya Akuntabilitas Publik
Pejabat yang terbukti korupsi sering kali tetap mempertahankan jabatannya atau bahkan dipromosikan. Sistem pengawasan internal pemerintah sangat lemah.
4. Politik Uang yang Merajalela
Pemilu dan pilkada menjadi ajang bagi para koruptor untuk "mencuci" uang hasil korupsi dan membeli kekuasaan.
Dampak pada Rakyat Kecil
Kebijakan yang bobrok ini memiliki konsekuensi nyata bagi rakyat:
- Anggaran pendidikan dan kesehatan dikorupsi
- Infrastruktur yang dibangun dengan biaya tinggi tapi kualitas rendah
- Kesenjangan sosial yang semakin melebar
- Kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan
Kesimpulan: Perlawanan Harus Terus Dilakukan
Rakyat Indonesia tidak boleh diam melihat kebobrokan sistem pemerintahan ini. Tekanan publik harus terus dilakukan untuk:
- Menolak segala bentuk amnesti bagi koruptor
- Memperkuat lembaga anti korupsi
- Mendorong reformasi birokrasi total
- Meminta pertanggungjawaban para pejabat yang korup
Hanya dengan kesadaran dan perlawanan kolektif, kita bisa menyelamatkan Indonesia dari kehancuran akibat korupsi sistemik.
Artikel ini merupakan opini berdasarkan fakta dan data yang tersedia untuk publik. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.