Bedah Substansi RUU Perampasan Aset: Antara Memiskinkan Koruptor atau Alat Baru untuk Menindas Rakyat?

Setelah bertahun-tahun dinanti dan sempat mandek di meja DPR, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana akhirnya disahkan. Banyak pihak menyambut gembira, berharap undang-undang ini menjadi senjata pamungkas untuk memiskinkan para koruptor dan mengembalikan kerugian negara. Namun, jika kita bedah isi naskah RUU tersebut secara kritis, muncul pertanyaan besar: apakah undang-undang ini benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru menjadi alat baru bagi para pejabat berwatak iblis untuk melegalkan penindasan dan mengamankan aset mereka sendiri? Artikel ini akan mengupas tuntas substansi RUU Perampasan Aset, mengamati pasal demi pasal, dan menelusuri potensi penyalahgunaan yang bisa merugikan rakyat kecil.


1. Dasar Hukum dan Tujuan RUU: Niat Baik yang Perlu Dicermati

Pada bagian pertimbangan, naskah RUU menyebut bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pemulihan kerugian akibat tindak pidana yang terorganisasi dan bermotif ekonomi. Pengaturan terkait perampasan aset yang ada juga dinilai belum menyeluruh. Atas dasar itu, penyusun RUU mengusulkan penyempurnaan pengaturan mengenai aset yang dapat dirampas, tata cara perampasan, dan pengelolaannya guna pemulihan kerugian keuangan negara atau masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Secara tertulis, tujuan RUU ini terdengar sangat mulia. Namun, dalam praktiknya, niat baik di atas kertas sering kali tidak sejalan dengan implementasi di lapangan. Kita perlu mengamati secara kritis apakah RUU ini benar-benar dirancang untuk merampas aset koruptor, atau justru memberikan celah bagi oknum untuk melegalkan aset yang sudah mereka curi.


2. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana (NCB): Pedang Bermata Dua

Pasal 3 RUU memuat perampasan aset dilakukan melalui dua mekanisme: (1) berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana (conviction-based forfeiture) dan (2) perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana (non-conviction-based forfeiture / NCB).

Pada perampasan aset tanpa putusan pidana, dilakukan dalam hal perkara pidananya tidak dapat disidangkan, hanya karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen, maupun karena pelaku tidak diketahui atau keberadaannya tidak diketahui. Selain memenuhi kondisi tersebut, perampasan aset harus memenuhi kriteria aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar.

Potensi Penyalahgunaan NCB:

  • Kriminalisasi Tanpa Pengadilan: Mekanisme NCB memungkinkan negara merampas aset seseorang tanpa harus membuktikan kesalahannya di pengadilan pidana. Ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
  • Kesewenang-wenangan JPN: Permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jika JPN tidak independen atau berada di bawah tekanan politik, aset siapa pun bisa dirampas dengan alasan "pelaku tidak diketahui".
  • Ambang Batas Rp1 Miliar: Ketentuan ini justru bisa menjadi pedoman bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka di bawah nilai tersebut, atau sebaliknya, menjadi alat untuk merampas aset pengusaha kecil yang dianggap "mencurigakan".

"NCB adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa digunakan untuk merampas aset koruptor yang melarikan diri. Di sisi lain, ia bisa menjadi alat bagi penguasa untuk menghabisi lawan politik atau merampas aset rakyat yang tidak berdosa."


3. Pengelolaan Aset oleh Badan Bentukan Presiden: Siapa yang Mengawasi?

Selain proses perampasan, naskah RUU mengatur pengelolaan aset oleh badan yang dibentuk Presiden. Tugas badan ini meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, penjualan atau pelelangan, pemanfaatan, serta pengembalian aset.

Kekhawatiran Utama:

  • Badan Baru, Celah Baru: Pembentukan badan baru selalu membuka peluang korupsi baru. Siapa yang mengawasi badan ini? Bagaimana mekanisme pengawasan internal dan eksternalnya? RUU ini tidak mengatur secara rinci.
  • Kekuasaan Presiden yang Besar: Badan ini dibentuk oleh Presiden. Jika Presiden memiliki kepentingan politik tertentu, badan ini bisa disalahgunakan untuk merampas aset pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.
  • Potensi Konflik Kepentingan: Tugas badan ini sangat luas, mulai dari menyimpan hingga menjual aset. Tanpa pengawasan yang ketat, penyalahgunaan wewenang sangat mungkin terjadi.

4. Irisan dengan Tugas Kementerian Keuangan: Penilaian dan Lelang yang Rawan Manipulasi

Dalam RUU perampasan aset dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Namun, implementasinya melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pasal 53 Ayat (2): Penilaian Aset yang Rawan Manipulasi

Pasal 53 ayat (2) mengatur penilaian aset dengan memperhatikan kondisi pada saat diperoleh, disita, dan/atau dinyatakan dirampas oleh pengadilan. Pasal tersebut juga membuka kerja sama antara badan yang mengelola aset dan lembaga yang berwenang melakukan penilaian atau pihak lain untuk menilai aset.

Masalahnya:

  • Penilaian Aset oleh "Pihak Lain": Ketentuan ini membuka pintu bagi penilai swasta yang bisa dimanipulasi untuk menurunkan nilai aset. Jika aset koruptor dinilai rendah, maka kerugian negara yang dikembalikan juga rendah.
  • Perubahan Nilai Aset: Selama proses perampasan, kondisi fisik aset dapat berubah, begitu juga nilainya. Ini menciptakan celah untuk memanipulasi nilai aset agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.

Pasal 53 Ayat (4), (6), dan (7): Lelang yang Tidak Transparan

Terkait lelang, Pasal 53 ayat (4) menempatkan penjualan atau pelelangan sebagai salah satu cara melaksanakan putusan pengadilan dan/atau memulihkan kerugian. Ayat (6) membuka kerja sama dengan institusi atau badan penyelenggara lelang negara, sedangkan ayat (7) mensyaratkan penjualan atau pelelangan secara terbuka dan transparan.

Masalahnya:

  • Jenis Lelang yang Belum Jelas: Jenis lelang yang tersedia saat ini belum tentu dapat mengakomodasi pelaksanaan perampasan aset dalam RUU. Diperlukan pembentukan jenis lelang perampasan tanpa putusan pidana dan dokumen persyaratan lelang yang memperjelas dasar pelaksanaan, kewenangan pihak yang mengajukan lelang, dan status hukum aset.
  • Potensi Kolusi: Lelang aset koruptor bisa dimenangkan oleh kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa, sehingga aset kembali ke tangan yang salah.

5. Dampak bagi Rakyat Kecil: Antara Harapan dan Ancaman

Pertanyaan besarnya: apakah RUU ini berdampak baik bagi rakyat? Tentu saja, secara teori, jika aset koruptor berhasil dirampas dan dikembalikan ke negara, rakyat akan diuntungkan. Namun, jika kita telisik lebih dalam, ada beberapa potensi dampak negatif bagi rakyat kecil:

  • Kriminalisasi Rakyat Kecil: Dengan mekanisme NCB dan ambang batas Rp1 miliar, rakyat kecil yang memiliki aset di atas nilai tersebut (misalnya pengusaha kecil, petani yang memiliki tanah luas) bisa menjadi sasaran perampasan jika dianggap "mencurigakan".
  • Koruptor Tetap Aman: Koruptor besar yang memiliki koneksi politik dan mampu menyewa pengacara mahal bisa memanfaatkan celah hukum dalam RUU ini untuk mengamankan aset mereka.
  • Badan Pengelola Aset Menjadi Sarang Korupsi Baru: Jika badan pengelola aset tidak diawasi dengan ketat, dana hasil lelang aset bisa dikorupsi kembali oleh oknum di dalamnya.

"RUU ini bisa menjadi alat bagi para koruptor untuk melegalkan aset mereka, sementara rakyat kecil yang tidak paham hukum justru menjadi korban perampasan aset yang tidak berdasar."


6. Pendanaan dan Kewenangan Kementerian Keuangan: Beban Baru bagi APBN

Pasal 61 RUU menyebut bahwa pendanaan penyelenggaraan perampasan aset dibebankan kepada APBN, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta dana bagi hasil pengelolaan aset tindak pidana. Materi ini berkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan di bidang penganggaran dan perbendaharaan.

Masalahnya: Pembebanan pada APBN berarti rakyat kembali menanggung beban biaya. Jika badan pengelola aset tidak efisien atau justru korup, maka uang rakyat yang digunakan untuk membiayai badan tersebut akan sia-sia.


7. Kesimpulan: RUU Perampasan Aset, Antara Harapan dan Ancaman

Setelah membedah substansi RUU Perampasan Aset, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan memiskinkan koruptor. Sebaliknya, RUU ini justru membuka celah bagi penyalahgunaan oleh pejabat dan oknum berwatak iblis untuk merampas aset rakyat, melegalkan aset koruptor, dan menciptakan sarang korupsi baru melalui badan pengelola aset.

Rakyat harus waspada. Jangan sampai RUU yang katanya untuk memberantas korupsi ini justru menjadi alat baru untuk menindas rakyat. Kita harus terus mengawasi implementasinya, menuntut transparansi, dan memastikan bahwa setiap aset yang dirampas benar-benar dikembalikan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.

RUU Perampasan Aset bisa menjadi pedang yang memiskinkan koruptor, atau justru pedang yang menindas rakyat. Pilihan ada di tangan kita semua untuk mengawalnya.


*Artikel ini disusun berdasarkan analisis terhadap naskah RUU Perampasan Aset yang beredar. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman kritis kepada rakyat agar tidak salah paham dan tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Segala bentuk kritik dan perbedaan pendapat sebaiknya disampaikan melalui jalur yang konstitusional dan bermartabat.

Bedah Substansi RUU Perampasan Aset: Antara Memiskinkan Koruptor atau Alat Baru untuk Menindas Rakyat?

Baca Artikel ini